Beberapa ahli demografi terutama tertarik kepada statistik fertilitas (kelahiran), moralitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel ini merupakan komponen komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga komponen tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingakt kematian dan migrasi yang menentukan jumlah penduduk, komposisi umur dan laju pertambahan atau penurunan penduduk. Jika seseorang ahli demografi mempelajari suatu negara, dia akan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang mendasar seperti:
1. Berapakah jumlah penduduk laki laki dan perempuan sekarang?
2. Diamanakah mereka bertempat tinggal?
3. Berapakah usia mereka?
4. Berapa anak yang telah lahir dan golongan penduduk manakah yang melahirkan mereka?
5. Bagaimana ciri ciri yang mati atau pindah?
6. Dan bagaimana dan mengapa semua ini akan berubah?
Jhon graunt yang hidup antara tahun (1620-1674) menjawab beberapa pertanyaan semacam itu untuk kota london pada abad ke 17. misalnya dia akan memperkirakan bahwa penduduk kota london terdiri dari 199.000 laki laki dan perempuan 185.000, dan antara tahun 1628-162 bayi laki laki yang lahir sedikit banyak dari pada bayi perempuan.
Graunt ini adalah seseorang penjual bahan pakaian dan ia memperkirakan jumlah kelahiran dan kematian pada tahun 1662 berdasarkan pengetahuannya tenyang kalkulasi pasar. Karena menghitung ukuran ukuran demografi dan statistik statistik lainnya.
2. Definisi Demografi
Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, sturuktur dan perkembangannya. Penduduk adalah hasil tingkat kelahiran, tingkat migrasi dan tingkatkematian. Demograsi lajim digunakan untuk mnyebut studi tentang sipat terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk.dan demograsi adalah suatu studi statistik dan matematis tentang jumlah, komposisi san persebaran penduduk, serta perubahan faktor faktor ini setelah melewati kurun waktu yang yang disebabkan oleh lima proses yaitu fertilitas, moralitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.
Geografi kependudukan atau geografi dari penduduk — istilah tersebut mempunyai makna yang sama — menekankan pada pembuktian tentang bagaimana variasi spasial di dalam distribusi, komposisi, migrasi, dan pertumubuhan penduduk terkait dengan variasi spasial di dalam sifat alamiah tempat kedudukan di bumi. Ahli geografi kependudukan juga menaruh perhatian pada aspek-aspek genetika atau dinamika dari variasi spasial antar waktu, atau bagaimana terjadinya hubungan atau interaksi spasial di antara fenomena.
Penekanannya terutama pada ruang, dan dengan cara inilah geografi kependudukan membedakan diri dengan demografi, yang merupakan ilmu pengetahuan tentang penduduk dilihat sebagai satu topik tunggal.
Pada praktiknya, sementara ahli demografi lebih menaruh perhatian pada jumlah dan proses demografis terutama bagi unit-unit politik sebagai kesatuan-kesatuan, para ahli geografi kependudukan lebih peduli pada keberagaman area dalam kependudukan dan hubungannya dengan fenomena-fenomena fisik, budaya, dan ekonomi. Seperti juga demografi, geografi kependudukan lebih besifat kuantitatif; cabang ilmu pengetahuan ini banyak tergantung pada data statistik. Tapi keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif; para ahli demografi mencermati berbagai aspek fisikal, intelektual, dan karakter penduduk untuk menemukan hubungannya dengan aspek-aspek kuantitatif, sementara ahli geografi kependudukan berusaha mengungkap kesaling-terkaitan yang kompleks antara lingkungan fisik dan kemanusiaan di satu sisi, dan penduduk di sisi lain.
Penjelasan dan analisis dari kesaling-terkaitan inilah substansi yang sesungguhnya dari kajian geografi kependudukan. Pengetahuan tentang teknik-teknik dasar demografi adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan oleh ahli geografi kependudukan. Mereka adalah alat dasar di mana ketidakpedulian terhadapnya dapat mengakibatkan korelasi yang keliru atau analisis yang tidak lengkap. Ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan serumpun bukanlah suatu atribut yang tidak biasa dari cabang-cabang geografi sistematik atau topikal. Ini adalah konsekuensi alamiah dari karakter geografi sebagai suatu subyek korelatif. Sebagaimana ahli geografi ekonomi, biogeografi, dan geomorfologi membutuhkan pelatihan dasar dalam bidang ekonomi, giologi, dan geologi, para ahli geografi kependudukan harus memahami dengan benar metode-metode geografi. Karena itu, buku ini banyak memaparkan teknik-teknikdemografi sederhana.
3. DEMOGRAFI DAN DISIPLINNYA
Demografi dapat dianggap bersifat antar-disiplin karena erat hubungan-nya dengan disiplin-disiplin lain seperti matematika, biologi, kedokteran, geografi, sosiologi dan ekonomi.
Dalam studi tentang keluarga dapat dilihat bagaimana demografi berhubungan dengan disiplin-disiplin lainnya. Sebenarnya ahli demografi tertarik kepada besar dan susunan suatu keluarga. Seorang sejarahwan, terutama seorang ahli demografi sejarah, tertarik kepada bentuk keluarga pada masa lalu dan aspek-aspek seperti usia kawin, susunan dan besarnya keluarga. Karena keluarga adalah kesatuan dasar kegiatan sosial, maka para ahli sosiologi dan anthropologi juga tertarik misalnya kepada status, peranan dan pengambilan keputusan para anggota keluarga. Mengapa orang mengingin-kan anak? Adalah suatu pertanyaan yang menarik perhatian seorang ahli psikologi. Dalam beberapa masyarakat, suatu keluarga besar membawa status tertentu bagi ibu dan keluarga. Para ahli ekonomi memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dan penelitianr.ya meliputi hal-hal seperti biaya hidup anak yang juga menarik perhatian ahli demografi.
Sebuah contoh yang lebih khusus acalah hubungan antara demografi dan epidemiologi. Kedua kata itu beiasal dari kata “demos” sebuah kata Yunani untuk “penduduk”. Epidemi terjadi jika suatu penyakit menyerang sejumlah besar penduduk pada saat yang sama. Meskipun demikian, epidemiologi tidak hanya mempelajari epidemi saja, tetapi kini meliputi morbiditas (penelitian tentang penyakit) dan juga salah satu akibatnya, yaitu mortalitas.
Dalam demografi itu sendiri, ada perbedaan penting antara demografi formal (disebui juga demografi matematika atau analisa) dan studi kependu-dukan. Seorang ahli demografi formal biasanya seorang ahli matematika karena demografi formal menyangkut variabel-variabel demografi dalam bentuk matematika.
4. DATA DEMOGRAFI
Ada tiga sumber pokok data demografi:
1. Sensus penduduk
2. Survai sampel demografi
3. Sistem registrasi
1. Registrasi vital (catatan peristiwa-peristiwa pcnting seperti kelahiran, kematian dan perkawinan)
1. Registrasi penduduk
2. Statistik migrasi internasional.
Dahulu sensus sering dihubungkan dengan pemungutan pajak dan kata “sensus” berasal dari kata Latin “censere” yang berarti menaksir atau memungut pajak. Selain itu, sensus juga dihubungkan dengan kepentingan militer: orang Yunani kuno menghitung jumlah laki-laki dewasa pada masa perang dan juga pada waktu persediaan pangan berkurang. Sekarang informasi sensus bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk analisis statistik saja, sedangkan data pribadi tidak diterbitkan. Yang menganggap sensus ada hubungannya dengan pajak, relatif sedikit jumlahnya, tetapi di beberapa neqare. sensus masih diariggap mengganggu kcleluasaan pribadi.
Di Amerika Serikat, suatu kemajuan penting terjadi dengan disusunnya Undang-Undang Dasar tahun 1797 yang mengharuskan negara itu melaksa-nakan sensus setiap 10 tahun. Sensus yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 atau 5 tahun memudahkan perbandingan. Ciri-c.in khas sensus modem Iainnya adalah universal dan serentak, artinya, setiap individu dicacah pada waktu yang bersamaan.
A. Survai Sampel
Suatu survai sampel lebih murah karena hanya meliputi penduduk yang dipilih sebagai wakil penduduk. Namun demikian, proses pemilihan ini dapat menimbulkan kesalahan sampel (sampling error) yang tidak akan terjadi jika seluruh penduduk dicacah. Masalah lain yang timbul adalah karena suatu sampel nasional secaia relatif jumlahnya tidak besar, ada kemungkinan daerah atau unit yang kecil (misalnya suatu desa) tidak terwakili sehingga dengan sendirinya sangat sukar menentukan karakteristik daerah ini.
Dari suatu sampel dapat diperoleh keterangan-keterangan yang lebih terperinci dan berkualrtas’ lebih baik daripada suatu sensus, karena lebih banyak waktu dan tenaga dapat dicurahkan untuk setiap wawancara. Sebuah Pertanyaan dalam sensus misalnya, dapat menunjukkan berapa jumlah anak ri setiap wanita. Namun demikian, untuk memperoleh perincian mengenai.
B. Registrasi Vital
Sensus dan survai menggambarkan keadaan penduduk pada suatu waktu tertentu. Statistik vital merupakan sumber utama untuk mengetahui perubahan penduduk karena statistik ini dikumpulkan secara kontinu dalam berbagai buku registrasi yang biasanya meliputi kematian, kelahiran dan perkawinan. Catatan-catatan tentang hal ini telah disimpan oleh beberapa gereja di Eropa sejak abad ke 14, tetapi sistem pencatatan sipil yang resmi baru berkembang pada abad ke 19 dan 20. Jika registrasi dilaksanakan dengan cermot dan diwajibkan seperti di Australia dan negara-negara maju lainnya, jumlah kelahiran dan kematian dapat dianalisis bersama-sama dengan sensus terakhir dan statistik migrasi untuk memungkinkan perhitungan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, serta memperkirakan jumlah penduduk pada setiap waktu.
Karena para petugas kesehatan masyarakat menekankan pentingnya mencegah penyakit dan mengurangi kematian, maka analisis hal-hal tertentu dari data registrasi (sebab kematian, umur waktu meninggal dan jenis pskerjaan almarhum/almarhumah) makin dibutuhkan. Meskipun demikian, di banyak negara berkembang, sangat banyak biaya diperlukan untuk menye-lenggarakan suatu sistem registrasi yang lengkap, sehingga dalam jangka waktu beberapa dasawarsa mendatang, buku registrasi agaknya dapat diandalkan untuk memberikan data demografi yang betul-betul dapat dipercaya.
C. Buku Registrasi Pendek
D. Statistik migrasi internasional.
E. Membandingkan data demografi.
B. FERTILITAS
A. Berapa Perbedaan Fertilitas (Fertility Differential)
Pada Gambar 4B, semua variabel-antara langsung mempengaruhi fer¬tilitas, sedangkan variabel lainnya yaitu variabel pengaruh, hanya dapat mempengaruhi fertilitas secara tidak langsung. Jadi: variabel pengaruh variabel antara — fertilitas.
Tentu saja, Gambar 4B sangat disederhanakan. Misalnya, sikap terhadap besarnya keluarga ideal mungkin mempengaruhi fertilitas, tetapi mungkin juga sebaliknya. Variabel-pengaruh (seperti pendidikan, penghasilan dan pekerjaan), mungkin. Pada masa lalu para peneliti cenderung memusatkan perhatian kepada variabel-antara atau kepada variabel pengaruh. Bagaimana pun juga, Survai Fertilitas Dunia mengharapkan agar keduanya “digunakan apabila akan dibuat sesuatu analisis yang tajam tentang fertilitas.
B. Fertilitas dan Status Sosial Ekonomi
Wrong percaya bahwa norma yang menunjukkan penduduk dari golongan status ekonomi yang Iebih rendah mempunyai fertilitas yang relatif lebih tinggi, hampir dapat dikatakan sebagai suatu hukum sosial ekonomi. Ketika I survai di India dan di tempat lain menunjukkan hasil yang sebaliknya, datanya antik dengan alasan bahwa wanita-wanita dari kelas rendah cenderung lupa an jumlah anak yang pernah dilahirkannya. Hull and Hull (1977) mampu menentang ‘hukum’ yang terkenal itu karena datanya dianalisis menurut variabel-berpengngaruh dan juga rnenurut variabel-antara. Hasil studi mereka di sebuah desa. Tengah menunjukkan bahwa kelompok isteri yang berpenghasilan tinggi jMaporkan jumlah anak yang Iebih banyak. Apakah hal ini karena wanita yang h miskin kurang memperhatikan jumlah kelahiran? Setelah menganalisis data piaasarkan variabel-antara 3, 4, dan 7, mereka menarik kecimpulan bahwa perrbedaan-perbedaan itu memang tidak dibuat-buat. Perkawinan wanita yang lebih miskin kurang stabil, masa abstinensinya setelah bersalin lebih lama dan mereka lebih mungkin menjadi mandul.
C. Fertilitas dan Pendidikan
Menurut Holsinger dan Kasarda (1976: 154), meskipun kenaikan tingkat pendidikan menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih rendah, tetapi hubungan antara kedua variabel ini belum benar-benar terbukti. Pendidikan jelas mempengaruhi usia kawin karena pelajar dan mahasiswa pada umumnya berstatus bujangan. Lagi pula, jika pendidikan meningkat, maka pemakaian alat-alal kontrasepsi juga meningkat. Hawthorn (1970: 42) menyatakan bahwa dalarr, semua masyarakat, ‘kesadaran akan pembatasan kelahiran memang tergantung’ pada latar belakang daerah kota atau tempat ‘tinggal pendidikan dan penghasiian’. Pendidikan yang kuat pengaruhnya terhadap variabel-variabe! pengaruh lainnya seperti sikap terhadap bcsarnya kcluarga ideal, dan nilai anak.
Menurut Bouge (1969: 676), pendidikan mcnunjukkan pengaruh yang le¬bih kuat terhadap fcrtilitas daripada variabel-variabel yang lain. Muangthai meru-pakan salah satu contoh di mana kedua variabel ini mcmpunyai hubungan yang berlawanan: pada 1960, wanita yang berumur di atas 50 mempunyai rata-rata anak 5, 7 bagi yang tidak berpendidikan, 5, 2 bagi yang berpendidikan tingkat pertama dan 3, 4 bagi yang berpendidikan tingkat menengah.
D. Ferbedaan Desa Kota
Di negara-negara maju, fertilitas di daerah pedesaan biasanya lebih tinggi daripada di daerah kota. Di beberapa negara seperti Polandia dan Yugoslavia, perbedaan ini justru lebih dari 30% (United Nations, 1976: 48). Di Australia pada 1911, jumlah anak bagi wanita usia 45—49 tahun rata-rata adalah 4,2, sedangkan di pedesaan sebesar 4,8. Menjelang 1966, angka ini turun menjadi 2,7 di kota, dan di daerah pedesaan menjadi 3,2.
E. Agama dan Fertilitas
Agama tentu saja merupakan salah satu variabel pengaruh yang penting. Orang Katolik seringkali mempunyai fertilitas yang lebih tinggi daripada penganut fcjama Yahudi atau Protestan. dan kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa |:ang Islam sering mempunyai fertilitas yang lebih tinggi daripada yang bukan |iam. Masing-masing hipotesa di bawah ini mencoba menerangkan bagaimana dapat mempengaruhi perbedaan fertilitas.
F. Fertilitas Orang Katolik
Doktrin Katolik Roma sebenarnya pro-natalis. karena mendukung keluarga besar dan menolak cara-cara pembatasan kclahiran yang paling efisien. Meskipun demikian, banyak orang Katolik menggunakan cara-cara tersebut dan beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik seperti Perancis, Austria dan Luzemburg, mempunyai tingkat fertilitas yang sangat rendah.
G. Fertilitas kaum Muslimin
Ada lebih dari 22 negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan penganut agama ini yang disebut kaum Muslimin, barangkali ber-jumlah sekitar seperlima penduduk dunia. Kirk (19b6: 567) telah mencatat bahwa fertilitas kaum Muslimin (1) pada umumnya tinggi, (2) tidak nyata menunjukkan tren penting dari waktu ke waktu. (3) umumnya lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya yang mayoritas penduduknya beragama lain. Oleh karena itu. Kirk menarik kesimpulan bahwa hubungan antara agama dan fertilitas itu lebih erat pada kaum Muslimin dari pada agama yang lain.
Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan pertumbuhan penduduk, sehingga perubahan tersebut menghasilkan sesuatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu.
Perubahan ekonomi disebabkan oleh kondisi social ekonomi masyarakat, gambaran struktur penduduk yang didapat dapat digunakan utnuk menentukan jumlah sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peluang kerja yang harus disediakan.
Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam proses pembangunan masalah kependudukan perlu diperhatikan, oleh karena penduduk dengan berbagai karakteristik nya merupakan variable yang mempunyai pengaruh sangat luas terhadapa segala aspek kehidupan. Masalah kependudukan bukan hanya menyangkut kelahiran, kematian, dan migrasi, tetapi juga berdampak terhadap masalah social budaya, politik, pertahanan dan keamanan, yang dapat menghambat proses pemerataan kesejahteraan penduduk.
Untuk memonitor pencapaian kesejahteraan penduduk, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisis social ekonomi masyarakat pada periode tertentu sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satu sumber nya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. (Susenas) yang diselenggarakan BPS setiap tahun.
Masalah yang perlu diperhatikan dalam kependudukan adalah: jumlah, komposisi dan distribusi penduduk.
Komposisi penduduk menurut umur dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta dapat juga menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat.
Peranan demografi dalam perkembangan dan kesejahtraan rakyat sangatlah penting dikerenakan demografi mempelajari secara statistik dan mathematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya,adapun dari demografi untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk guna menstabilkan kesejahtraan rakyat Dengan memperhatikan jumlah dan angka pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya standar hidup dan isu lingkungan, perencanaan energi jangka panjang harus dilakukan secara arif dan bijaksana,adapun dari langkah demografi untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat,yaitu:
A.RENCANA STRATEGIS BPS
Strategi
Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan BPS, selama lima tahun ke depan BPS perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya timelines penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data.
Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang memungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah.
Dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien, maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik terpercaya yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kegiatan statistik di BPS dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di BPS saat ini juga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Untuk mengimplementasikan Sistem Statistik Nasional 20 dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan pada tingkat BPS Daerah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Dengan adanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM berdampak kepada kondisi kelembagaan. Oleh karena itu kelembagaan BPS perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional, maka BPS menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaransasaran proses. Strategi-strategi tersebut diuraikan untuk setiap sasaran proses dan dikelompokan dalam tiga bidang yang meliputi:
a. Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data.
b. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
c. Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan.
I. Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Data dan Keragaman Data
Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi ketiga dan keempat BPS. Misi ketiga BPS yaitu meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. Misi keempat BPS yaitu meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem data dan informasi statistik. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS.
Strategi ini terdiri atas beberapa rangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran prioritas. Setiap strategi diawali dengan penyusunan Analisis Proses Ketatalaksanaan/Business Process Analysis (BPA) dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan/Business Process Reengineering (BPR). Adapun sasaran dan strategi-strategi tersebut diuraikan di bawah ini:
a. Sasaran-1: Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Data dan informasi statistik Ekonomi.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Sensus Pertanian yang berkualitas;
2. Membangun dan mengaplikasikan Sistem Neraca Nasional Indonesia berdasarkan System of National Account (SNA) untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi, Neraca Penerimaan dan Pengeluaran (generating of income accounts), Neraca Kapital, dan Neraca Finansial di BPS Pusat dan BPS Daerah sehingga terwujud data neraca nasional yang terbandingkan antarnegara;
3. Memperbaiki ketersediaan data dasar yang diperlukan bagi penerapan SNA 2008, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
4. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoral guna meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
5. Memperbaiki sistem pengolahan data untuk SNA
6. Melakukan perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun menjadi tahun agar statistik PDB dan PDRB, serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh BPS menjadi reliable;
7. Mengubah sistem pengumpulan data Survei Industri Besar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan dengan pendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk Survei Industri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan Survei Industri Sedang melalui pendekatan survei sampel;
8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian;
9. Meningkatkan kualitas statistik harga dengan menyelenggarakan Survei Biaya Hidup dan menghitung Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani pada tahun, serta menyempurnakan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik harga;
10. Membangun statistik harga produsen;
11. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Ekspor-Impor;
12. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Konstruksi;
13. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pertambangan dan Energi;
14. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Keuangan;
15. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pariwisata;
16. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
17. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perdagangan Dalam Negeri;
18. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perhubungan;
19. Memperbaiki sistem pengolahan data survei berbasis perusahaan maupun rumah tangga.
b. Sasaran-2: Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Sensus Penduduk yang berkualitas;
2. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik demografi;
3. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS);
4. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);
5. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Upah dan Struktur Upah;
6. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi
c. Sasaran-3: Meningkatkan Manajemen Survei
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memperbaiki response rate;
2. Memperbaiki metoda pengumpulan data dan monitoring/ pemantauan.
d. Sasaran-4: Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha;
2. Memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik;
3. Menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik;
4. Menerapkan desain sensus dan survei yang optimal.
e. Sasaran-5: Meningkatkan dan Mengembangkan Analisis Statistik.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor;
2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor;
3. Membangun Sistem Manajemen Kualitas Total.
f. Sasaran-6: Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memperbaiki kepuasan pelanggan;
2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data;
3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data.
g. Sasaran-7: Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi Data dan Informasi Statistik.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS;
2. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik);
3. Meningkatkan penggunaan Si Rusa, kompilasi metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik.
II. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem basis data. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi pembangunan arsitektur dan kerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasi melalui serangkaian aktivitas utama
Sasaran: Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK Dalam Rangka Memperbaiki Kinerja BPS
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk Sistem Informasi Statistik;
2. Memperbaiki layanan online untuk pengguna data internal maupun eksternal;
3. Membangun Standardisasi TIK (TIK arsitektur, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak);
4. Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum;
5. Memperbaiki Organisasi dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi BPS yang kesatu, kedua dan kelima. Misi kesatu BPS yaitu memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. Misi kelima BPS yaitu meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur BPS.
Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam pembangunan statistik nasional lima tahun ke depan.
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
. Sasaran-1: Memperbaiki Sumber Daya Manusia.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk kondisi sumber daya manusia BPS;
2. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan dating;
3. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (code of conduct) untuk setiap aparatur BPS;
4. Membangun kebijakan dan prosedur pengembangan sumber daya manusia;
5. Memperbaiki penerimaan dan penempatan sumber daya manusia pada semua level, baik di Pusat maupun Daerah;
6. Membangun perencanaan karir;
7. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM;
8. Memperbaiki kualitas pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS);
9. Memperbaiki efektivitas pusat pendidikan dan pelatihan
a. Sasaran-2: Memperbaiki Struktur Organisasi BPS Secara Efektif dan Efisien Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarunit di BPS Pusat dan antara BPS Pusat dengan BPS Daerah, serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas;
2. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan kelembagaan BPS;
3. Statistik diikuti dengan perubahan terhadap peraturan perundangan pelaksanaannya;
4. Melakukan reorganisasi berdasarkan kondisi lingkungan kerja di masa yang akan datang;
5. Menyesuaikan dan memperbaiki kerangka hukum dan peraturan untuk mendukung administrasi kegiatan statistik;
6. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya kerja BPS;
7. Membangun Sistem Perencanaan Sumber Daya Terpadu;
8. Membangun sistem manajemen dokumen;
9. Memperbaiki proses pengambilan keputusan strategis dan peningkatan proses arus informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
b. Sasaran-3: Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS.
Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membangun peraturan pengawasan dan pemeriksaan internal BPS;
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS secara intensif;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS;
4. Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien;
5. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif.
7. Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;
8. Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi;
9. Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik;
c. .Sasaran-4: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS.
1. Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;
2. Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi;
3. Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik
B.DEMOGRAFI DAN PENGATURAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
Demografi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat, dan grafein artinya menulis. Demografi artinya tulisan tentang rakyat/penduduk (ilmu kependudukan). Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan mathematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran (fertalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas social.
Variable utama demografi :
1. Kelahiran
2. Kematian
3. Migrasi
4. Ketiga Variabel ini akan mempengaruhi keadaan dan komposisi penduduk ( umur dan jenis kelamin).
Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu.
a) Laju pertumbuhan penduduk
Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah.tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tergolong tinggi.Pertumbuhan penduduk di suatu daerah/Negara disebabkan oleh factor-faktor :
1. Angka kelahiran
2. Angka kematian
3. Migrasi masuk (imigrasi) yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (area of destination)
4. Migrasi keluar (emigrasi) yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (area of origin)
b) Permasalahan penduduk di Indonesia
Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar antara lain :
1. Penyebaran penduduk tidak merata
2. Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar
3. Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun
4. Distribusi Kegiatan Ekonomi masih merata
5. Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal, belum mendapat perhatian serius
6. Indeks kesehatan masih rendah, angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi
c) Pengendalian Jumlah Penduduk
Pengendalian jumlah penduduk adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka kelahiran. Hal ini dapat mengurangi ledakan pertumbuhan penduduk yang dapat menimbulkan masalah di masa datang. Karena kita ketahui bahwa kepadatan penduduk dapat menimbulkan masalh kemanusiaan dan lingkungan alam tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia sehingga menimbulkan kelaparan.
Karena itulah dinegara kita diterapkan program KB( Keluarga Berencana ) karena dinilai berhasil untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk.
d) Penurunan Jumlah Penduduk
Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan turunnya jumlah populasi pada sebuah daerah. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan atau emigrasi dikarenakan manusia ingin mencari lahan baru untuk memenuhi hidupnya. Penyakit, kelaparan dan perperangan juga suatu factor yang dapat mengurangi jumlah penduduk.
e)Kemiskinan dan Ketimpangan Kesejahteraan
Terjadinya kemiskinan secara umum disebabkan oleh tidak meratanya pendapatan nasional riil yang diterima masing-masing kelompok masyarakat. Selain itu di negara dunia ketiga pendapatan nasional yang relatif kecil harus dibagi kepada penduduk yang jumlahnya relatif besar.
Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Pengertian kemiskinan sangat multidimensional, yaitu kemiskinan mempunyai banyak aspek, sebab kebutuhan manusia juga sangat beragam. Pada dasarnya ada dua jenis kemiskinan, yaitu primer dan sekunder.
Tiga aspek kemiskinan. adalah (1) penyebab kemiskinan, yang membahas tentang masalah kemiskinan dari sisi kebijakan pembangunan, (2) ukuran kemiskinan, ukuran ini banyak digunakan dan membahas tentang kemiskinan absolut dan relatif, (3) indikator kemiskinan yang melihat kesejahteraan masyarakat dari kecukupan konsumsi beras per tahun (Sayogyo), tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan, yang dilihat dari empat komponen, yaitu kesehatan, konsumsi gizi, perumahan dan pendidikan.
Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan secara umum, antara lain berikut ini.
1. Mata pencaharian utama di sektor pertanian.
2. Adanya perekonomian dualistis.
3. Kurangnya pengolahan sumber daya alam secara efisien.
4. Pertumbuhan penduduk yang cepat.
5. Tingginya angka pengangguran
6. Kondisi ekonomi yang terbelakang
7. Tidak adanya inisiatif untuk berusaha
8. Adanya kelangkaan alat modal
9. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi
10. Orientasi ekspor barang primer
Karakteristik penduduk miskin pada umumnya tinggal di pedesaan dan pinggiran kota atau di kampung-kampung kota yang kumuh. Mata pencahariannya selain bertani adalah usaha di sektor informal. Kaum wanita termasuk dalam kelompok miskin karena ketidakberdayaan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang tidak setimpal dengan tenaga yang telah dicurahkan. Adanya pembedaan-pembedaan dan norma-norma masyarakat menyebabkan kaum wanita tidak dapat bekerja secara maksimal. Rendahnya tingkat kesejahteraan banyak diderita boleh kaum wanita dan anak-anak.
Sebuah pandangan imajinatif kiranya bisa mengawali pembicaraan kita tentang isu kependudukan di tingkat global ini : yaitu bahwa bumi kita ini alamiah dan teratur, bahwa manusia yang tinggal di atasnya hanya diwarisi sebuah bumi yang “serba terbatas” dan oleh karenanya manusia perlu menyadari akan adanya “batas-batas pertumbuhan” sehingga mereka pun perlu menumbuhkan “lifeboat ethics”. Adanya kaitan erat antara pertumbuhan penduduk yang cepat dengan sejumlah permasalahan sosial dan lingkungan menjadi persoalan kependudukan penting untuk dibicarakan sebagai sebuah isu global.
Beberapa permasalahan kependudukan, yang bertalian dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan tanpa henti, adalah pencemaran lingkungan, perubahan iklim, pengrusakan hutan, urbanisasi, penurunan pendapatan, inflasi, pengangguran, perumahan , tingkat melek huruf, kelaparan, kekurangan air bersih, keterbatasan pelayanan kesehatan, energi dan sumber daya alam, dan konflik politik.
Pertambahan jumlah penduduk tidak bisa dikatakan sebagai sebagai sebuah masalah, kecuali jika dihubungkan dengan variable-variabel lain.
Dewasa ini pertumbuhan penduduk yang fantastis dipandang sebagai sebuah masalah, bukan karena percepatan pertambahan penduduk yang disadari semakin tinggi, tetapi lebih karena orang baru sadar, bahwa batas-batas pertumbuhan telah semakin mendekat atau bahkan telah terlewati oleh pertumbuhan penduduk dunia.
Disamping isu pertumbuhan penduduk yang cepat, terdapat pula beberapa isu kependudukan, yang mungkin disatu disisi bisa menjadi jalan keluar bagi daerah tertentu, tetapi menjadi masalah baru bagi daerah lain, diantaranya mengenai: masalah migrasi penduduk, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempa ketempat lain. Migrasi senangtiasa terjadi sepanjang masa sejak dahulu sampai sekarang. Beberapa hal yang memotivasi seseorang hendak melakukan migrasi diantaranya, karena kesulitan hidup didaerah asal misalnya penghasilan yang sangat kecil, keamanan yang tidak terjamin keselamatannya, Pengaruh- pengaruh dari luar yang menjadi tujuan yang dipandang lebih baik, transportasi yang baik mempermudah terjadinya imigrasi yang baik.
Isu lain yaitu urbanisasi yang merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses urbanisasi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan banyak kota diseluruh Dunia. urbanisasi terjadi dimana-mana. Proses itu umumnya masih kuat dan menyebabkan makin besar suatu kota. Urbanisasi sering disebutkan sebagai hasil dua kekuatan yang besar yaitu pada suatu pihak dorongan dari desa dan pada pihak lain yaitu tarikan dari kota. Dorongan dari desa untuk meninggalkan desa menuju kota dipengaruhi oleh adanya tekanan penduduk yaitu kepadatan penduduk yang melampaui daya dukung lingkungan, sehingga pangan tidak mencukupi dan lingkungan mengalami kerusakan sehingga menyebabkan mereka merantau ke kota mencari kesempatan yang baru menjadi lebih baik, bencana alam dan faktor keamanan. Sedangkan faktor penarik dari kota diantaranya mutu lingkungan di kota lebih baik dari desa., dan tersedianya lapangan pekerjaan.
Salah satu masalah yang terjadi di negara ketiga khususnya Indonesia yaitu masalah kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan sumber daya yang utama dalam pembangunan, baik kemampuan, maupun kemauan manusia itu. Dari segi teknologi kemampuan kita masihlah rendah. Kita perlu menguasai teknologi moderen misalnya untuk membuat ata menciptakan sendiri mobil, TV dan jenis-jenis teknologi lainnya. Namun yang kita lakukan baru merakitnya, tetapi yang lebih mengkhawatirkan bukanlah teknologi yang rendah itu, melainkan kurangnya kemauan kita untuk menguasai teknologi. Kemauan kita lebih tertuju untuk menikmati hasil teknologi sekalipun dengan mengimpornya.
Ada perbedaan dalam kemampuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan teknologi pada khususnya antara negara kita dan negara maju adalah Arus informasi yang dikuasai negara maju dan Kemampuan negara maju menguasai informasi melaju pesat dengan menggunakan teknologi yang sangat modern. Pengalaman menunjukkan ketinggalan kita dari negara maju makin besar. Untuk mengejar ketinggalan itu kita harus merebut teknologi itu bahkan dalam bidang tertentu teknologi kita curi. Contohnya para ilmuan kita disekolahkan kenegara- negara maju sehingga pada akhirnya mereka selesai ditarik kembali ke negara kita dengan memperhatikan masa depan mereka dengan baik
Kemiskinan penduduk juga merupakan masalah sosial yang tak kunjung selesai dinegara Indonesia tercinta ini, kemiskinan terjadi disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang rendah atau lapangan pekerjaan yang kurang, kesehatan yang buruk serta pendidikan rendah.
Lapangan kerja yang dikembangkan sekarang ini masih sangat terbatas sedangkan keperluan perluasan sudah amat mendesak. Tenaga kerja yang ada sebagian besar belum dapat di mobilisasikan bahkan sebagian dari tenaga kerja tersebut belum memiliki suatu keterampilan yang tertentu.
Kurangnya pembangunan bidang kesehatan, melainkan karena perpacuan jumlah penduduk dengan jumlah pembangunan di bidang kesehatan tersebut belum seimbang. Jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan masih jauh lebih besar persentasenya daripada jumlah sarana dibidang kesehatan tesebut. Daerah-daerah kota yang tergolong daerah kumuh, pada umunya kesehatan penduduknyan masih sangat rendah sehingga penyakit-penyakit tertentu seperti diare, penyakit kulit, makanan-makanan penduduk yang kurang bergizi, air minum yang kurang bersih, lingkungan fisik yang amat kotor telah mempercepat tingkat kesehatan masyarakat yang menurun.
Pendidikan dinegara-negara berkembang pada umumnya belum memadai untuk mejadi daya pendorong secara kreatif dengan mengadakan terobosan-terobosan dalam pembangunan bahkan untuk mencapai suatu kemajuan. Betapa pun kecilnya, pendidikan tetap penting.
Tindakan cepat untuk memecahkan persoalan ini tampaknya mendesak untuk dilaksanakan, mengingat luas dan seriusnya persoalan kependudukan di tingkat global ini. Pendapat umum mengatakan bahwa pemecahan atas berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi sebagian besar umat manusia itu terletak pada isu “pertumbuhan penduduk yang cepat” tadi. Meskipun demikian, pendapat umum itu memerlukan klarifikasi lebih jauh terutama karena adanya keragaman definisi dan penjelasan mengenai permasalahan kependudukan ini. Keragaman ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pendekatan politik yang sering terabaikan dalam proses pencapaian konsensus mengenai apa dan bagaimana memecahkan permasalahan ini.
Untuk memahami keadaan kependudukan dewasa ini yang antara lain ditandai dengan pertumbuhan cepat itu, kita perlu memahami pula sejarah trend kependudukan dunia. Pada kenyataannya pertumbuhan penduduk secara cepat tadi adalah fenomena baru. Selama 8000 tahun sejarah demografi memperlihatkan pertumbuhan penduduk dunia yang relatif stabil dan lambat. Barulah kemudian mulai dua atau tiga abad yang lalu isu penditng demografi dan sosial berbeser kearah “bagaimana mempertahankan kelestarian hidup (survival)”. Sebenarnya, masa inipun terdapat tingkat kelahiran (fertilitas) yang tinggi dihampir semua kelompok, hanya saja saat itu fenomena itu diiringi dengan tingkat kematian (mortalitas) yang juga tinggi sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Bahkan, dibeberapa tempat dulu angka kematian bisa lebih tinggi dari pada angka kelahiran.
Penyebab peningkatan populasi yang cepat bukan terletak pada antusiasme tiba-tiba untuk mendapatkan lebih banyak anak, melainkan pada perbaikan kondisi hidup yang sebelumnya disebabkan tingginya tingkat kematian. Sejalan dengan itu sejarah demografi dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu: pertama periode panjang dengan tingkat populasi lambat, antara 8000 SM s/d 1650 dan kedua periode yang ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk yang cepat dan dramatis sejak tahun 1650- hingga sekarang. Perbandingan rata-ratanya adalah bahwa pada periode pertama penduduk bertambah 50.000 jiwa/ tahun, namun periode kedua, jumlah ini bertambah setiap 6 jam.
Pertanyaan yang timbul kemudian adalah : kenapa populasi penduduk dunia bertambah dengan cepat dalam waktu yang sedemikian singkat ? Salah satu model yang mencoba menjelaskan kecenderungan ini adalah model transisi demografi. Model ini akan membantu kita memahami mekanisme pertumbuhan penduduk dimasa lalu dan saat ini serta kemungkinan – kemungkinan di masa mendatang.
Menurut gambar model transisi demografis di atas terdapat 3 periode utama yang ditunjukkan. Periode A (high growth potential) ditandai dengan fertilitas dan mortalitas yang sama-sama tinggi, sehingga ada keseimbangan relatif. Periode B (transitional growth) merupakan periode peralihan yang problematik, ada ketidakseimbangan antara fertilitas dan mortalitas, dimana mortalitas turun tetapi fertilitas cenderung tetap tinggi. Dan periode C (incipient decline) ditandai keseimbangan relatif, yaitu sebagai akibat angka fertilitas dan mortalitas yang sama-sama rendah.
Pertumbuhan penduduk dunia secara cepat muncul pertama kali sebagai isu kependudukan karena adanya aktor-aktor tertentu yang melihatnya sebagai ancaman. Salah satunya berdasarkan teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan sumber daya alam menurut deret hitung. Sesuatu hal yang ironis apabila jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi oleh peningkatan sumber daya alam yang nantinya menjadi masalah didalam pemenuhan kebutuhan manusia.
Lebih lanjut Karl Sax (1992 : 167), menyatakan : “Selama dasawarsa yang lalu, penduduk dunia bertambah dengan tingkat yang mencengangkan. Peningkaatan angka pertambahan penduduk ini sedemikian kritis sehingga banyak orang mengakui bahwa peledakan penduduk dewasa ini merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.”
Kemudian The Club of Rome (1992 : 167), juga menyimpulkan bahwa : Jika kecenderungan dalam pertumbuhan penduduk dunia, industrialisasi, polusi, produksi pangan, dan eksploitasi sumber daya alam yang ada saat ini tetap tidak berubah, dunia akan semakin mendekati titik kritisnya dan selama kira-kira seratus tahun lagi akan mencapai tingkat di mana ia tidak mampu lagi menampung pertumbuhan penduduknya. Yang paling mungkin kita hadapi kemudian adalah menurunnya populasi dan kapasitas industri.
Pemecahan masalah isu kependudukan ini sudah sudah banyak cara yang ditawarkan diantaranya pengendalian fertilitas dengan penggunaan alat kontrasepsi KB, penundaan perkawinan, bahkan menurut teori malthus memberikan 2 jenis solusi yaitu preventive checks (pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran) dan positive checks (pengurangan penduduk melalui proses kematian).
Kegiatan antianatalis seakan-akan menjadi program unggulan untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk tersebut, terkhusus negara china menerapkan model yang berbeda dalam penyelesai ini, yaitu mencanangkan sasaran “pertumbuhan penduduk” dalam kebijakan kependu69dukannya melalui beragam cara : mulai dari pemberian imbalan bagi keluarga dengan satu anak, dan sanksi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ini, wajib militer bagi para pemuda, penundaan usia kawin, sampai pada komitmen pemimpinnya yang memberi pembenaran pada program ini sebagai bagian dari ajaran sosialisme. (1992 : 168)
Berbeda dengan aliran moderat yang berpendapat bahwa solusi atas persoalan pertumbuhan penduduk yang cepat adalah pembangunan nasional : Tingkat kelahiran akan turun dengan sendirinya, bukan melalui intervensi “buatan” semacam kebijakan dan program kependudukan etapi lewat proses “alamiah” yang dihasilkan dari pembangunan
C.KETERKAITAN ANTARA ANALISIS DEMOGRAFI DAN ANALISIS PEMBANGUNAN
Keterkaitan faktor-faktor perubahan penduduk dan faktor-faktor pembangunan dikerenakan kurang merata tingkat kelahiran dan wilayah yang padat terhadap pembangunan hal ini dapat menyebabkan rakyat tidak sejahtera,kondisi ini yang harus diperhatikan,penganalisaan demografi terhadap pembangunan serta sosial,ekonomi,lingkungan serta tentang kependudukan adapun langkah-langkah yang diperhatikan dari analisa demografi
kondisi kelahiran, kematian, dan perpindahan
penduduk akan mempengaruhi jumlah persebaran penduduk dan komposisi penduduk
kondisi jumlah persebaran, dan komposisi penduduk akan mempengaruhi kondisi sosial,ekonomi,budaya,lingkungan politik dan lain-lain dari penduduk
angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan besarnya jumlah penduduk serta besarnya persentase penduduk
mempengaruhi kondisi perekonomian karena dana pembangunan yang dibutuhkan untuk mendukung penduduk yang besar jumlahnya dan banyak penduduk mudanya juga harus besar
Kondisi kesehatan yang semakin membaik akan menurunkan angka kelahiran selanjutnya hal ini akan mengakibatkan lebih panjangnya umur penduduk dan meningkatkan jumlah absolut maupun jumlah relatif penduduk usia lanjut
Konsekuensinya, pemerintah harus menyiapkan sarana yang sesuai untuk segmen penduduk
Jika sebagian besar penduduk memegang kepercayaan (budaya) “banyak anak,banyak rejeki”maka kelahiran akan menjadi tinggi
Yang perlu diperhatikan agar dapat menstabilkan kesejahtraan rakyat,diuraikan sebagai berikut:
1. JUMLAH
2. PERSEBARAN
3. KOMPOSISI
4. SOSIAL
5. EKONOMI
6. BUDAYA
7. LINGKUNGAN
8. POLITIK
9. DLL
10. KELAHIRAN
11. KEMATIAN
12. PERPINDAHAN
Ada 3 kelompok yang berbeda pandangan tentang kaitan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut.
1. Nasionalis, yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menstimulir pembangunan ekonomi.
2. Marxist, yang berpendapat bahwa tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
3. Neo Malthusian, yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang rendah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurut para ahli laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, pembentukan modal, cadangan devisa, dan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Teori Transisi Demografi ada 3 tahap dalam perkembangan penduduk, yaitu sebagai berikut.
1. Tahap I, tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian juga tinggi.
2. Tahap II, tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah.
3. Tahap III, tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian juga rendah.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan jumlah pertumbuhan natural ditambah migrasi internasional neto.
Pertumbuhan penduduk natural adalah perbedaan antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Migrasi internasional neto merupakan selisih antara jumlah migrasi ke luar dengan migrasi ke dalam suatu negara.
Permasalahan penduduk dalam kesejahtraan disebabkan oleh:
1. kecenderungan tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang tinggi;
2. struktur usia muda dan beban ketergantungan yang tinggi.
3. Pada umumnya negara berkembang merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Usaha pertanian bagi sebagian negara berkembang masih bersifat tradisional dan subsisten yang artinya cara memproduksi hasil pertanian masih tradisional dan hasilnya hanya mencukupi untuk kebutuhannya dalam jangka pendek.
4. Pengamatan Kuznet menunjukkan bahwa kedudukan sektor pertanian dalam struktur PNB makin lama makin berkurang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Derajat kemerosotan ini berbeda pada setiap negara. Di satu pihak tergantung pada tingkat pertumbuhan di sektor pertanian itu sendiri dan di pihak lain tergantung pada tingkat pertumbuhan sektor lain.
5. Di negara-negara yang sektor pertaniannya sangat dominan, strategi industrialisasi ini menimbulkan masalah. Di satu pihak sektor pertanian harus ditingkatkan karena memang sebagian besar masyarakat negara berkembang berada pada sektor ini, namun sektor ini tidak memberikan tingkat keuntungan (marginal rate of return) yang tinggi. Tekanan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya hukum "hasil yang semakin mengecil" (law of diminishing return). Di pihak lain, sektor industri memberikan tingkat keuntungan yang tinggi apalagi ditambah dengan besarnya peranan teknologi, jasa pemasaran, net working system, serta investasi yang besar-besaran.
6. Berbagai alasan mengapa sektor pertanian dibangun terlebih dahulu, antara lain, pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani sehingga tingkat pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Kedua, untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Ketiga, industri memerlukan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian.
7. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.
8. Pengelolaan hutan harus mencakup sumber hayati (plasma nutfah) yang merupakan sumber alam genetik (genetic resource) sehingga pengelolaan hutan itu tidak hanya memperhatikan kayunya melainkan juga sumber alam genetika tersebut. Hal ini penting karena mengingat bahwa masa yang akan datang sumber alam genetik akan menjadi sumber alam yang sangat menentukan bagi pembangunan.
Berbagai hambatan yang dihadapi negara-negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Hambatan-hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi hambatan yang berasal dari dalam negeri dan hambatan yang berasal dari luar negeri.
Hambatan yang berasal dari dalam negeri adalah perkembangan penduduk yang sangat cepat, perekonomian yang bersifat dualistis, dan lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious cycle). Perkembangan penduduk yang cepat, seperti yang dikemukakan oleh Nelson dan Leibensten akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak meningkat dan bahkan menurun dalam jangka panjang. Pertambahan penduduk lebih cepat daripada pertambahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, pada akhirnya akan mencapai suatu titik yang dinamakan tingkat keseimbangan yang rendah (the low level equilibrium trap).
Lingkaran perangkap kemiskinan adalah suatu keadaan di mana awal dan akhirnya tetap sama. Di ibaratkan pada suatu negara, negara yang miskin akan tetap miskin. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Sedangkan perekonomian yang bersifat dualistis adalah suatu keadaan atau kegiatan ekonomi dalam satu sektor yang bersifat tidak seragam. Dualisme ekonomi diartikan sebagai keadaan atau kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional berdampingan dengan keadaan atau kegiatan ekonomi yang lebih modern. Masing-masing sistem ekonomi berkembang secara penuh dan saling mempengaruhi.
Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri dapat menjadi pendorong dan penghambat pembangunan. Perkembangan di daerah yang lebih maju mendorong pembangunan di daerah yang terbelakang dinamakan spread effect. Sebaliknya, keadaan perkembangan ekonomi yang lebih maju yang menimbulkan hambatan pembangunan di negara terbelakang.
D.PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI,DAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
Pada umumnya negara berkembang merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Usaha pertanian bagi sebagian negara berkembang masih bersifat tradisional dan subsisten yang artinya cara memproduksi hasil pertanian masih tradisional dan hasilnya hanya mencukupi untuk kebutuhannya dalam jangka pendek.
Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas hidup dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif.Pengamatan Kuznet menunjukkan bahwa kedudukan sektor pertanian dalam struktur PNB makin lama makin berkurang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Derajat kemerosotan ini berbeda pada setiap negara. Di satu pihak tergantung pada tingkat pertumbuhan disektor pertanian itu sendiri dan di pihak lain tergantung pada tingkat pertumbuhan sektor lain.
Di negara-negara yang sektor pertaniannya sangat dominan, strategi industrialisasi ini menimbulkan masalah. Di satu pihak sektor pertanian harus ditingkatkan karena memang sebagian besar masyarakat negara berkembang berada pada sektor ini, namun sektor ini tidak memberikan tingkat keuntungan (marginal rate of return) yang tinggi. Tekanan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya hukum "hasil yang semakin mengecil" (law of diminishing return). Di pihak lain, sektor industri memberikan tingkat keuntungan yang tinggi apalagi ditambah dengan besarnya peranan teknologi, jasa pemasaran, net working system, serta investasi yang besar-besaran.
Berbagai alasan mengapa sektor pertanian dibangun terlebih dahulu, antara lain, pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani sehingga tingkat pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Kedua, untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Ketiga, industri memerlukan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian.
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.
Pengelolaan hutan harus mencakup sumber hayati (plasma nutfah) yang merupakan sumber alam genetik (genetic resource) sehingga pengelolaan hutan itu tidak hanya memperhatikan kayunya melainkan juga sumber alam genetika tersebut. Hal ini penting karena mengingat bahwa masa yang akan datang sumber alam genetik akan menjadi sumber alam yang sangat menentukan bagi pembangunan. Permasalahan ketimpangan pemerataan pendapatan disebabkan karena pelaku dalam pembangunan ekonomi adalah sekelompok kecil masyarakat yang tergolong kaya sehingga sebagian hasil pembangunan sebagian besar mereka nikmati, dan yang terdistribusi pada masyarakat miskin hanya sebagian kecil saja.
Untuk mengukur distribusi pendapatan biasanya digunakan dua ukuran pokok, yaitu sebagai berikut.
1. Ukuran distribusi yang mengukur nisbah pendapatan individu terhadap pendapatan total, yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut.
a. Kurva Lorentz yang menganalisis pendapatan perorangan. Jika, misalnya 50% pendapatan nasional didistribusikan pada 50% penduduk maka distribusinya merata.
b. Koefisien Gini adalah sebuah ukuran ketidakmerataan pendapatan/kesejahteraan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol mengindikasikan bahwa pemerataan sempurna, sedang satu mengindikasikan ketimpang-an yang sempurna.
2. Distribusi fungsional merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan kesejahteraan sering juga disebut sebagai distribusi faktor. Fokus indikator ini adalah pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi.
Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat subordinasi mereka melalui organisasi- organisasi lokal secara bottom-up. Oganisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang bermula dengan kebutuhan praktis masyarakat yang konkrit yang berkaitan dengan persoalan kesehatan, ketenagakerjaan dan penyediaan pelayanan dasar, tetapi yang dapat memanfaatkan isu-isu tersebut sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat dalam suatu konteks sosial politik tertentu.Dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat mengidentifikasikan kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat. Oleh karena itu penting melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.
Kebutuhan praktis yang dimaksud yaitu berbagai kebutuhan dasar manusia. Sementara itu, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut adalah arena pekerjaan sosial yang selama ini diyakini sebagai suatu profesi yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
Zaman baru yang dibayangkan melalui pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat mensyaratkan pula transformasi struktur-struktur yang mensubordinasi dalam ekologi manusia, yang telah demikian menindas masyarakat.Perubahan hukum, aturan kemasyarakatan, sistem hak milik dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial dan legal yang melindungi kontrol sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting jika masyarakat ingin memperoleh keadilan dalam suatu tatanan sosial politik tertentu.
Dalam cara mencapai kebutuhan-kebutuhan itulah, pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui strategi pemberdayaan secara mendasar sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang lain. Pendekatan ini berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis masyarakat, dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis masyarakat sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat, sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis.Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya
tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa agar esensi pemberdayaan tidak menjadi terdistorsi.Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi
Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup sosial dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta dapat teratasinya depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif.
Komponen Ekonomi
a. Perubahan Pendapatan, yang akan menyebabkan perubahan daya beli penduduk sehingga merubah cara hidup sehari-hari.
b. Daya serap dan komposisi tenaga kerja diberbagai sektor ekonomi,
yang mempengaruhi struktur stratifikasi serta kehidupan masyarakat setempat.
c. Perpajakan, yang menentukan gaya hidup sehari-hari dari masyarakat dan
perubahan karena kegiatan pembangunan pada sistem atau pelaksanaan perpajakan
akan membawa dampak sosial
d. Pola kegiatan di setiap sektor ekonomi, yang berkaitan erat dengan kehidupan
masyarakat, dan mempengaruhi keadaan sosial dari masyarakat tersebut.
pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro; sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas.
Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lain lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi dari pemerintah.
Pembangunan berwawasan kependudukan menuntut pada strategi pembangunan yang bersifat ‘bottom-up planing’. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan ‘bottom-up’ berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yang dimiliki dan potensial keseluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.
Ketimpangan tingkat pembangunan antar daerah menyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan pergerakan dari satu daerah kedaerah lainnya. Oleh karena itu pemabngunan daerah perlu diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar daerah perkotaan dan daerah perdesaan, serta mampu membuka daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan kawasan yang tertinggal seperti Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai contoh, adanya mobilatas penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan mencerminkan perbedaan pertumbuhan ketidak merataan fasilitas pembangunan antar daerah perdesaan dan daerah perkotaan. Selama masih terdapat perbedaan tersebut, mobilitas penduduk akan terus berlangsung. Apalagi telah menjadi kenyataan yang secara umum diketahui bahwa pada beberapa negara berkembang, konsentrasi investasi dan sumber daya pada umumnya berada di daerah perkotaan.
Kenyataan tersebut makin diperburuk karena perencanaan pembangunan di negara-negara berkembang lebih didominasi oleh pendekatan ‘dari atas’. Strategi pembangunan semacam itu didasarkan pada tujuan utama dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu proses pembangunan terutama dipusatkan pada sektor industri didaerah perkotaan, menekankan pada kegiatan ekonomi padat modal dan teknologi tinggi. Perluasan industri cenderung diikuti dengan kebijakan substitusi impor dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
Saat ini banyak pemerintah di negara-negara berkembang mengikuti aliran ‘bottom-up planning’ dengan maksud lebih menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, dalam arti memanfaatkan ruang dan sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan “bottom-up” mengisyaratkan kebebasan daerah wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata diseluruh Indonesia.
Beberapa kata kunci yang perlu diberikan penekanan pada pemabngunan daerah adalah (1) pemabngunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah, dan (2) adanya keseimbangan pembangunan anatar daerah. Kata kunci pertama mengandung makna pada kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pemabngunan terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing. Berarti pengambilan keputusan pemabngunan berada pada tingkat daerah.
Kata kunci kedua mengandung makna adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi, baik alam, sumber daya manusia maupun kondisi geografis yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya perbedaan potensi antar daerah ini menyebabkan peran pemerintah pusat sebagai ‘pengatur kebijakan pembangunan ’ tetap diperlukan agar timbul keselarasan, keseimbangan dan keserasian perkembangan semua daerah, baik yang memiliki potensi yang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi. Dengan demikian, melalui otonomi dalam pengaturan pendapatan, sistem pajak, keamanan warga, sistem perbankan dan bebagai pengaturan lain yang diputuskan daerah sendiri, pembangunan setempat dijalankan.
Demikian pula diupayakan tersedianya data kependudukan yang memadai untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Data ini diperlukan baik untuk pembangunan kependudukan maupun pembangunan nasional pada umumnya melalui administrasi, pencatatan, dan statistik penduduk dalam rangka penyempurnaan sistem informasi kependudukan. Penyempurnaan sistem informasi kependudukan diupayakan melalui peningkatan persamaan persepsi antar sektor terkait dalam peggunaan standar data dan informasi yang menjadi acuan dalam perencanaan pemabngunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga. Peningkatan pemasyarakatan kesepakatan istilah-istilah dalam bidang kependudukan dan keluarga, baik yang menyangkut pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitasnya. Peningkatan pengembangan kerjasama kelembagaan dan pembinaan pusat-pusat penelitian dan pengajian kependudukan yang dikelola oleh perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, sebagai penganalisis data kependudukan.
Nampaknya ketidak berhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan pembangunan berwawsan kependudukan disamping beberapa faktor yang telah disebutkan terdahulu (strategi pembangunan yang lebih menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi), juga terkait dengan sistem pemerintahan yang sentralisasi selama ini. Hampir seluruh kebijakan “dikendalikan” dari pusat dengan sedikit sekali melihat perbedaan kondisi pada masing-masing wilayah
Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup sosial dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta dapat teratasinya depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan yang menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup sosial pada nasional maupun tingkat regional (analisis spasial), didasarkan atas pertanyaan yang mendasar : “Apakah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cenderung memperbaiki, memperburuk atau tidak memberi pengaruh yang berarti atas kualitas sumber daya manusia, masalah kemiskinan, dampak lingkungan sosial dan kualitas hidup sosial?”.
Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas hidup dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif.dapat rinci sebagai berikut:
1. Aktifitas ekonomi dan pemerataan pembangunan
2. Dampak lingkungan sosial
3. Kualitas lingkungan hidup sosial
4. Kemiskinan dan masalah sosial
5. Kulitas sumber daya manusia
6. Pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan
Dengan semakin berkembangnya indikator-indikator pembangunan sosial, yang lebih menekankan kepada aspek kualitas hidup manusia, maka banyak kritik ditujukan kepada indikator-indikator ekonomi tersebut diatas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara hasil pembangunan yang dicapai menurut indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita; dengan penurunan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kualitas hidup penduduk
E.PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA DALAM KEPENDUDUKAN
Variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan akan pendidikan adalah:
1. adanya perbedaan penghasilan;
2. kemungkinan keberhasilan mendapatkan pekerjaan di sektor modern;
3. biaya pendidikan individual yang bersifat langsung;
4. biaya pendidikan yang tidak langsung.
Faktor ekonomi yang berkaitan dengan pendidikan meliputi:
1. pendidikan dan pertumbuhan ekonomi;
2. pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan;
3. pendidikan, migrasi internal, dan tingkat kelahiran;
4. pendidikan dan pembangunan pedesaan;
5. pendidikan dan migrasi internasional.
Analisis kebijakan sumber daya manusia merupakan studi tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan bagi pertumbuhan dan pembangunan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah:
1. fixed-input-coefficients
2. infinite-price-elasyicity of demand
3. linear programming
4. return to education
Dimensi masalah ketenagakerjaan meliputi sebagai berikut.
1. Adanya keterbatasan lapangan pekerjaan.
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja (untuk menghasilkan suatu produk dibutuhkan waktu yang lebih lama)
3. Terbatasnya permintaan akan tenaga kerja.
4. Memburuknya kondisi neraca pembayaran.
5. Meningkatnya utang luar negeri.
6. Adanya program-program pengetatan yang dianjurkan IMF.
Ada 5 jenis pengangguran, yaitu berikut ini.
1. Pengangguran terbuka yang terdiri dari pengangguran sukarela dan pengangguran terpaksa.
2. Pengangguran terselubung.
3. Mereka yang bekerja, tetapi kurang produktif, terdiri dari:
4. pengangguran terselubung yang terlindungi,
5. pengangguran tersembunyi,
6. pensiun yang terlalu dini.
7. Mereka yang tidak mampu bekerja secara penuh.
8. mereka yang tidak produktif.
sumber:
http://www.wikipedia.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk_dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Piramida_penduduk
www.datastatistik-indonesia.com
mletiko.com/2010/07/28/megatren-demografi-indonesia/
kafeilmu.co.cc/tema/peranan-ilmu-demografi.html
www.pdf-searcher.com/pdf/fungsi-demografi.html
balatbangbengkulu.files.wordpress.com/2010/06/pengantar-demografi.pdf
wapedia.mobi/id/Demografi_Indonesia
www.scribd.com/.../PETA-DAN-DEMOGRAFI
www.danardono.staff.ugm.ac.id/matakuliah/demografi/Demografi.pp
definisi-pengertian.blogspot.com/.../pengertian-demografi.html
id.answers.yahoo.com › Ilmu Sosial › Ekonomi
www.geografi.web.id/2010/01/demografi.html
www.jevuska.com/.../ruang+lingkup+demografi+dan+kependudukan.html
one-geo.blogspot.com/.../evaluasi-data-demografi-penduduk.html
0 komentar:
Posting Komentar